Ada yang Berbeda di Draf Revisi KUHAP terkait Penangkapan, Apa Perubahannya?

Revisi Penangkapan Menurut Draf RKUHAP vs. KUHAP Saat Ini

DPR saat ini sedang membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang akan mengalami perubahan dalam aturan penangkapan. Berikut adalah perbandingan antara penangkapan berdasarkan draf RKUHAP yang sedang dibahas dengan KUHAP yang berlaku saat ini:

Penangkapan Menurut Draf RKUHAP:

• Siapa yang Berwenang: Penyidik, Penyidik Pembantu, dan PPNS di bawah perintah Penyidik Polri berwenang melakukan penangkapan. Penyidik Tertentu dari Kejaksaan, KPK, dan TNI AL dikecualikan.

• Syarat Penangkapan: Minimal 2 alat bukti diperlukan untuk melakukan penangkapan.

• Prosedur Penangkapan:

• Penangkapan dilakukan dengan menunjukkan surat tugas dan surat perintah kepada tersangka, termasuk alasan penangkapan.

• Tembusan surat perintah harus diberikan kepada keluarga tersangka dalam 1 hari sejak penangkapan dilakukan.

• Penangkapan tanpa surat perintah dapat dilakukan dalam kasus tertangkap tangan.

• Penangkap harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik.

• Masa Penangkapan:

• Penangkapan biasanya paling lama 1 hari, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

• Penangkapan lebih dari 1 hari dihitung sebagai masa penahanan.

• Pengecualian: Tidak dapat dilakukan penangkapan bagi tersangka dengan ancaman denda Rp 10 juta menurut UU KUHP 2023.

Penangkapan Menurut KUHAP Saat Ini:

• Penangkapan dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah penyidik, dengan bukti permulaan yang cukup.

• Proses penangkapan dipimpin oleh petugas kepolisian dengan surat tugas dan surat perintah kepada tersangka.

• Tersangka harus dipanggil secara sah sebelum dilakukan penangkapan.

Perlu diperhatikan bahwa perubahan ini masih dalam pembahasan dan dapat mengalami penyesuaian selama proses legislasi berlangsung.